1. Warga Negara Indonesia Pria dan bukan prajurit TNI, Polri dan PNS.

2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

3. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945.

4. Umur pada saat masuk pendidikan pertama tanggal 3 Mei 2010 untuk gelombang I, dan tanggal 30 Nopember 2010 untuk gelombang II, tidak kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan tidak lebih dari 22 (dua puluh dua) tahun.

5. Serendah-rendahnya beijazah SMP/Tsanawiyah Negeri atau yang setara.

6. Tidak kehilangan hak untuk menjadi Prajurit TNI, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Berkelakukan baik dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Polres setempat

8. Belum pernah nikah dan sanggup tidak nikah selama mengikuti pendidikan pertama dan 2 tahun setelah diangkat menjadi prajurit.

9. Berbadan sehat (jasmani dan rohani) dan bebas Narkoba, tidak berkacamata.

10. Tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinganya atau anggota badan lainnya, kecuali karena ketentuan agama/adat.

11. Tinggi badan tidak kurang dari 163 Cm dan berat badan seimbang.

12. Surat Persetujuan/ijin orang tua/wali. Bagi calon yang menggunakan wali agar diisi keterangan sesuai dengan yang menjadi wali yaitu : Bapak tiri/kakak/paman/bibi dengan meneliti KTP orang tua/wali (sesuai Surat Keputusan Panglima TNI nomor Skep/57/I/2003 tanggal 24 Pebruari 2003).

13.Bagi yang sudah bekerja :

a. Melampirkan Surat Persetujuan/ijin dari kepala dinas/jawatan/instansi yang bersangkutan.

b. Bersedia diberhentikan dari status pegawai, bila diterima menjadi Tamtama PK TNI AD.

14. Pas foto hitam putih terbaru sebanyak 15 lembar ukuran 4 x 6 cm

15. Harus mengikuti seleksi, pemeriksaan/pengujian dan pemilihan yang diselenggarakan oleh panita penerimaan yang meliputi :

a. Administrasi.
b. Kesehatan.
c. Jasmaniah.
d. Wawancara.
e. Psikologi.

16. Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 7 tahun.

17. Bersedia ditempatkan dimana saja, diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Bersedia menaati peraturan bebas KKN baik langsung maupun tidak langsung. Apabila terbukti secara hukum melanggar sebagaimana yang dimaksud, maka bersedia dinyatakan tidak lulus dan atau dikeluarkan dari Dikma jika pelanggaran tersebut diketemukan dikemudian hari pada saat mengikuti Dikma.

19. Bagi yang memperoleh Ijasah dari negara lain, harus mendapat pengesahan dari depdiknas.