Dalam perspektif tersebut, maka hal yang paling fundamental adalah terwujudnya kesepahaman diantara seluruh komponen bangsa bahwa Pembinaan Teritorial sebagai bagian dari urusan Pertahanan, merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian, konsep partnership (kemitraan) dimana para pemegang kepentingan (stakeholders) dalam hal Pembinaan Terirorial harus 'berdiri sama tinggi duduk sama rendah' dalam penyusunan sampai dengan pelaksanaan program Binter.

Implementasinya di lapangan, Pembinaan Teritorial dilaksanakan oleh Komando Kewilayahan TNI AD pada tataran Operasional dan Taktis.   Tetapi bagaimanapun juga, Pemerintah Pusat dan Daerah memiliki tanggung jawab untuk menyusun kebijakan dalam tataran Politis dan Strategis terkait dengan program Binter yang dimaksud.

Sebagai suatu bahan kajian dan perbandingan, pembagian strata tanggung jawab di atas dapat dicontohkan dengan bagaimana Amerika Serikat menggelar postur National Guards-nya sebagai suatu komponen cadangan dari kekuatan pertahanannya.    Pasukan  National Guards tersebut bertugas pokok sebagai penangkal pertama unsur militer dalam menghadapi ancaman terhadap stabilitas Keamanan Negaranya dalam lingkup domestik, seperti penanggulangan bencana alam, wabah penyakit, konflik horisontal, serta ancaman lainnya yang dianggap perlu ditangani oleh militer berdasarkan keputusan politik Presiden ataupun Gubernur Negara Bagian.