Berdasarkan Doktrin TNI Angkatan Darat "Kartika Eka Paksi " salah satu fungsi utama TNI AD adalah Pembinaan Teritorial (diakronimkan dengan Binter), yang diselenggarakan guna menunjang keberhasilan tugas pokok TNI AD, khususnya di dalam penerapan Sistem Pertahanan Semesta.   Penyiapan dan penyelenggaraan Sistem Pertahanan Semesta memerlukan kerjasama dan koordinasi dengan segenap komponen bangsa, karena pada dasarnya pengelolaan sumber daya wilayah telah terbagi habis oleh fungsi-fungsi pemerintahan dan kemasyarakatan. Oleh karena itu, Binter dilaksanakan dengan menerapkan komunikasi sosial dengan berbagai pihak terkait guna menyamakan visi, persepsi dan menciptakan kesadaran bersama dalam membangun dan menyiapkan pertahanan negara aspek darat. Implementasi penyelenggaraan Binter yang dilaksanakan ke depan harus mengacu pada undang-undang dan peraturan yang berlaku sehingga dapat diterima semua pihak serta dapat dipertanggungjawabkan.

Namun bagi sebagian kalangan masyarakat Indonesia dalam era reformasi ini, topik tentang pembinaan teritorial menjadi isu yang sangat sensitif.     Hal ini terkait dengan memori masa Orde Baru, yang mana Pembinaan Teritorial TNI AD sering diartikulasikan sebagai upaya indoktrinasi masyarakat yang sering menggunakan metode represif terhadap masyarakat untuk menjamin stabilitas politik dan pertahanan keamanan¹.

Oleh sebab itu, implementasi Pembinaan Teritorial TNI AD saat ini perlu diselaraskan dengan semangat Reformasi sehingga diperoleh suatu outcome yang berhasil guna dan berdaya guna untuk kepentingan bangsa dan negara di bidang pertahanan, khususnya dalam hal pemberdayaan wilayah pertahanan matra darat.

Arti harfiah Pembinaan itu sendiri berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah: "...segala usaha, pekerjaan, kegiatan dan tindakan yang terencana dan terarah...".   Dengan kata lain, suatu pembinaan memerlukan keberadaan pihak yang merencanakan dan mengarahkan.    Sementara teritorial memiliki makna harfiah yaitu sebagai suatu wilayah dan semua sumber daya yang ada di dalam dan di atasnya yang diikat dengan batas wilayah berdasarkan hukum nasional dan internasional yang berlaku².

Pembinaan Teritorial TNI AD berdasarkan Buku Petunjuk Induk TNI AD tentang Binter mempunyai definisi yaitu segala usaha, tindakan dan kegiatan dalam membina hubungan dengan segenap lapisan masyarakat sehingga tercipta kemanunggalan TNI-Rakyat untuk didayagunakan bagi kepentingan pertahanan negara matra darat³.

Pertanyaan yang cukup mengelitik adalah mengenai siapa berperan sebagai ‘Pembina dan yang dibina' dalam Binter TNI AD.   Dalam pengertian di lingkungan TNI AD, yang dibina disini adalah aspek demografi, geografi dan kondisi sosial agar menjadi suatu Ruang Juang, Alat Juang dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh untuk-

³ Mabesad, Surat Keputusan Kasad Nomor: Skep/384/X/2002 - Buku Petunjuk Induk tentang Binter, Jakarta, 2002.

Bagaimana peran Pemerintah Daerah terkait dengan Pembinaan Teritorial?  Pertanyaan ini sangat menarik mengingat dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 10 ayat (3) salah satu urusan absolut Pemerintah Pusat adalah urusan Pertahanan.

Namun, patut dicermati pula pada pasal 22 butir (a) Undang-undang tersebut juga menyebutkan bahwa dalam rangka otonomi, daerah mempunyai kewajiban melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.   Dengan kata lain, secara implisit Pemerintah Daerah semestinya juga memiliki peran dalam urusan Pertahanan dalam aspek tertentu, khususnya program Pembinaan Teritorial dalam hal ini penyiapan dan pemberdayaan wilayah pertahanan termasuk mengalokasikan anggaran melalui APBD.

Sejauh ini, terdapat perbedaan pendapat dari kalangan akademisi tentang bagaimana gelar kekuatan TNI AD khususnya Komando Kewilayahan seharusnya dilakukan dihadapkan dengan otonomi daerah saat ini - apakah Pembinaan Teritorial yang dilakukan Kowil TNI AD merupakan komplementer (pelengkap) atau substitusi (pengganti) dari kewenangan Pemerintah Daerah?

Aspek lain yang juga menjadi pertanyaan dalam konteks implementasi Pembinaan Teritorial oleh Komando Kewilayahan TNI AD, yaitu terkait dengan pasal 27 ayat (2) huruf b butir 9 dalam Undang-undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI yang menyebutkan bahwa tugas pokok TNI dilakukan dengan membantu tugas pemerintahan di daerah.

Permasalahannya adalah apakah TNI membantu Pemda atau membantu instansi pelaksana tugas fungsi Pemerintah Pusat di daerah seperti Kanwil-kanwil Departemen di daerah?    Suatu pertanyaan yang jawabannya akan sangat bermacam-macam dan mengandung multi tafsir.

Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan oleh TNI AD selama ini telah menimbulkan kekeliruan pemahaman secara kultural di sebagian aparat teritorial di daerah. Kekeliruan tersebut antara lain adalah timbulnya profilisasi 'Pembina Teritorial' yang sering diterjemahkan juga sebagai 'Penguasa wilayah'.   Mentalitas seperti inilah yang menyebabkan Komunikasi Sosial yang seharusnya dilaksanakan oleh aparat teritorial di wilayah tidak berjalan secara efektif.

Dikotomi 'Pembina dan yang dibina' akan mengakibatkan konotasi 'Penguasa dan yang dikuasai', dan hal ini jelas mengekspresikan strata kedudukan dalam status sosial yang tidak sejajar.   Padahal, Komunikasi Sosial sebagai salah satu metode dalam Pembinaan Teritorial memiliki esensi yang sangat fundamental jika dilihat dari definisinya yaitu⁸ :

a.       Komunikasi Sosial sebagai metode adalah suatu cara yang diselenggarakan oleh satuan jajaran TNI AD yang berhubungan dengan perencanaan dan kegiatan untuk memelihara serta meningkatkan keeratan hubungan dengan segenap komponen bangsa guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan.

b.       Komunikasi Sosial sebagai kemampuan adalah kemampuan prajurit TNI AD dalam berkomunikasi dengan komponen masyarakat dan aparat pemerintah terkait lainnya guna terwujudnya saling pengertian dan kebersamaan yang memungkinkan timbulnya keinginan masyarakat untuk  berpartisipasi pada kepentingan bidang pertahanan.

Saling pengertian dan kebersamaan tersebut memerlukan adanya kesetaraan dan kerjasama yang solid dalam menyusun dan melaksanakan program Pembinaan Teritorial antara Komando Kewilayahan TNI AD dengan Pemerintah Daerah, LSM, tokoh-tokoh politik, agama dan masyarakat, serta komponen bangsa lainnya.

Dengan demikian, untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkan hubungan antar individu maupun kelompok yang tidak bisa dibatasi oleh struktur organisasi yang cenderung berbentuk Piramida - yang lebih mencerminkan hubungan atasan dan bawahan.

Komunikasi Sosial akan berjalan dengan efektif apabila dilaksanakan dalam hubungan Networking

Dalam strata Politis, Pemerintah Pusatnya telah memberikan kebijakan sesuai dengan amanat konstitusi tentang postur komponen cadangan yang direkrut dalam kesatuan National Guards. Selanjutnya, Pemerintah Negara bagian pada tataran strategis - yang dapat disetarakan sebagai Pemerintah Daerah di Indonesia - menyusun program rekruitmen sampai dengan pemisahan termasuk mengalokasikan anggaran melalui APBD sesuai kebijakan Pemerintah Pusat.   Sedangkan dalam tataran operasional dan taktis, Kotama-kotama US Armed Forces mempunyai-

Lebih menarik lagi, jika dikaitkan dengan konsep Binter TNI AD, Kotama seperti US Pasific Command dalam hal ini US Army Pasific dalam rangka melaksanakan program Binkuat melakukan kerjasama dengan pemerintah Negara Bagian Hawaii dalam hal program latihan bagi kesatuan National Guards-nya, khususnya materi OMSP seperti penanggulangan bencana alam, wabah penyakit, dan lain-lain.    Latihan-latihan tersebut tidak hanya didanai oleh pemerintah Negara Bagian, namun juga melibatkan personel-personel dari instansi-instansi pemerintah, LSM maupun organisasi Internasional yang terkait.   Bahkan untuk materi operasi perdamaian dunia, program latihan yang dilaksanakan juga direncanakan secara rutin dengan melibatkan negara-negara di kawasan Pasifik lainnya. Terlepas dari kepentingan politik apapun, program-program latihan tersebut dapat dipahami sebagai salah satu metode Pembinaan Teritorial yang cukup efektif yang dilakukan khususnya oleh US Army Pasific - walaupun terminologi Binter tidak dikenal di lingkungan US Army maupun masyarakat Amerika Serikat.

Bagaimanapun juga, gambaran tersebut bukanlah suatu contoh terbaik yang harus dilakukan oleh TNI AD mengingat kondisi sosial, kemampuan anggaran, kultur dan pola pikir bangsa dan negara Indonesia yang tentunya berbeda dengan Amerika Serikat. Namun demikian, yang perlu dikaji disini adalah bagaimana program Binter TNI AD dapat dilaksanakan secara efektif dengan melibatkan komponen bangsa lainnya.   Sehingga, Pembinaan Teritorial tidak lagi hanya dianggap 'milik TNI AD' ataupun 'urusan TNI AD', tetapi lebih jauh lagi Binter menjadi 'tanggung jawab dan kebutuhan bersama' seluruh komponen bangsa, baik TNI AD, Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, LSM dan lain sebagainya.

Apabila konsep tersebut dapat dikembangkan di masa mendatang, TNI AD tetap tidak akan kehilangan peran sebagai aktor kunci dalam pelaksanaan Pembinaan Teritorial. Hal ini perlu dicermati, karena muara dari pelaksanaan Binter tersebut adalah terwujudnya Ruang, Alat dan Kondisi Juang (RAK Juang) yang tangguh guna mendukung kepentingan pertahanan matra darat.    Dengan kata lain, konsep-konsep dalam program Pembinaan Teritorial (Binter) tetap tidak dapat dilepas dari TNI AD, karena TNI AD-lah yang paling menguasai tentang bagaimana harus menyiapkan kepentingan pertahanan matra darat pada tataran operasional dan taktis. Namun, pendekatan yang dilakukan pada masa mendatang tidak lagi harus mengambil posisi 'take a lead''ing ngarsa sung tulada - ing madya mangun karsa - tut wuri handayani'.

Satu hal yang juga patut dicermati secara cerdas dan bijaksana adalah dasar legalitas dalam menerapkan konsep kemitraan (partnership)  tersebut. Pada pembahasan di atas telah dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah semestinya juga memiliki peran tertentu dalam Pembinaan Teritorial dalam hal ini penyiapan dan pemberdayaan wilayah pertahanan termasuk mengalokasikan anggaran melalui APBD.   Namun, perlu dibuat peraturan perundang-undangan yang jelas dan terinci tentang batas kewenangan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kota/Kabupaten di bidang Pembinaan Teritorial tersebut yaitu penyiapan dan pemberdayaan wilayah pertahanan, agar tidak terjadi overlapping tugas dan tanggung jawab masing-masing⁹.

Pembinaan Teritorial dengan segala macam penafsiran, kontroversi dan permasalahannya merupakan suatu hal yang sangat krusial bagi kepentingan nasional.   Dengan demikian, dari uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

⁹ Sudarsono, Op Cit.

a.    Pembinaan Teritorial merupakan suatu kebutuhan yang sangat fundamental guna kepentingan bangsa dan negara, khususnya di bidang pertahanan matra darat.

b.    Konsep Pembinaan Teritorial memerlukan upaya revitalisasi dan reaktualisasi secara kultural maupun konseptual untuk menghilangkan dikotomi 'Pembina vs yang dibina' dan mentalitas 'Penguasa dan yang dikuasai', sehingga terwujud kesepahaman diantara seluruh komponen bangsa bahwa Pembinaan Teritorial sebagai bagian dari urusan Pertahanan, merupakan tanggung jawab bersama.

c.    Pendekatan yang perlu dilakukan dalam penyusunan dan pelaksanaan program Binter adalah menerapkan konsep partnership (kemitraan) dengan pola Networking dimana TNI AD, Pemerintah Daerah, LSM, dan lainnya perlu dilibatkan sehingga tercipta sense of belonging di seluruh komponen bangsa terhadap keberhasilan program Pembinaan Teritorial.

Bagaimanapun juga, secara jujur dan faktual Pembinaan Teritorial saat ini oleh sebagian besar masyarakat lebih dipahami sebagai ‘urusan TNI AD' atau bahkan ‘kepentingan TNI AD' daripada ‘kebutuhan bersama'.     Oleh sebab itu, guna mendukung keberhasilan program Pembinaan Teritorial di masa mendatang disarankan:

a.    Perlu diperjelas kewenangan dan batas kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan TNI/TNI AD dalam peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan program pemberdayaan wilayah pertahanan.

b.  Perlu adanya sosialisasi tentang pengetahuan Pembinaan Teritorial di kalangan masyarakat melalui jalur pendidikan dengan memasukkannya sebagai salah satu materi pada mata pelajaran Kewarganegaraan di strata SMA dan perguruan tinggi, sehingga Pembinaan Teritorial dapat dipahami oleh seluruh komponen bangsa sebagai suatu kebutuhan yang fundamental terkait dengan sistem pertahanan negara yang disebut SISHANTA.

Demikian karya tulis ini disusun, sebagai bahan masukan bagi Pimpinan TNI AD, dengan harapan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan tentang program Pembinaan Teritorial. Namun demikian, pemikiran dalam karya tulis ini diakui tidak dapat langsung diimplementasikan karena masih memerlukan pengkajian yang lebih mendalam dan komprehensif.